Cetak
Kategori: Berita
Dilihat: 611

Jakarta, 25 Agustus 2017

Inspektur Jenderal KKP Bapak Dr.Muhammad Yusuf, S.H., M.M., pada 24 Agustus lalu mengikuti konferensi Forum Komunikasi Satuan Pengawas Intern di Hotel The Patra Denpasar. Dalam acara tersebut beliau menjadi panelis bersama pengacara kondang Otto Hasibuan, serta moderator Bapak Maliki Heru Santosa, Ak., MBA (Auditor Utama BPKP, Inspektur Jenderal Kemendagri 2010-2015).

 Pada kesempatan tersebut beliau membawakan makalah dengan judul "PENCEGAHAN FRAUD KORUPSI PADA KORPORASI", yang mengulas pengertian korupsi menurut UU Nomor 31 tahun 1999 jo undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi (Tipikor), serta peraturan perundangan lain yang terkait seperti Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Peraturan MA nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tipikor oleh Korporasi.

Menurut beliau, dari 7 (tujuh) jenis Tipikor yang sering terjadi di Indonesia (gratifikasi, benturan kepentingan, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, pemerasan, dan tindakan melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan) terdapat 2 tindak pidana yang rentan untuk mengkontaminasi profesi internal auditor yaitu: suap dan gratifikasi.

Hal lain yang saat ini menggejala adalah adanya perilaku fraud. Fraud adalah terminologi umum, yang mencakup beragam makna tentang kecerdikan, akal bulus, tipu daya manusia yang digunakan oleh seseorang, untuk mendapatkan suatu keuntungan (di) atas orang lain melalui cara penyajian yang salah. Tidak (ada) aturan baku dan pasti yang dapat digunakan sebagai kata yang lebih untuk memberikan makna lain tentang fraud, kecuali cara melakukan tipu daya, secara tak wajar dan cerdik sehingga orang lain menjadi terperdaya. Satu-satunya yang dapat menjadi batasan tentang fraud adalah biasanya dilakukan mereka yang tidak jujur/ penuh tipu muslihat.

Sehubungan dengan hal tersebut, Bapak Irjen menyampaikan bahwa beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi fraud, yaitu:

  1. Penguatan SDM (legal structure), disamping penguatan hukum (legal substance) dan masyarakat (legal culture)
  2. Penguatan pemahaman sasaran yang akan dituju (center of gravity)
  3. Memberdayakan auditor internal
  4. Membangun iklim good corporate governance
  5. Mengimplementasikan dan mengoptimalkan Probity Audit (baca: Probity audit dan Control by Accompaniying Inherently: Terobosan Itjen KKP mengawal KKP) sebagai Early Warning untuk mengetahui ada atau tidaknya Fraud dari awal hingga akhir program.

Untuk mengunduh materi paparan, silahkan download melalui MATERI atau DISINI

(/B.AS)