Cetak
Kategori: Berita
Dilihat: 594

Sosialisasi Pembangunan Budaya Integritas dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2017 di ruang Aula Bagian Administrasi Pelatihan Perikanan Lapangan (BAPPL) Serang. Jumlah peserta yang hadir sebanyak 51 orang pegawai di lingkungan BAPPL Serang serta beberapa perwakilan dari Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Karangantu dan Loka Pemeriksaan Penyakit Ikan dan Lingkungan (LPPIL) Serang.

Inspektur Jenderal, Dr Muhammad Yusuf sebagai narasumber memberikan sosialisasi antara lain membahas arahan yang disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait dengan integritas. Semenjak dipimpin oleh Ibu Susi Pudjiastuti, KKP masuk ke dalam era perubahan. Mindset Aparatur Sipil Negara (ASN) KKP harus diubah dan tidak ada tempat bagi orang-orang yang berpikiran sempit dan picik.

Perubahan tersebut dimulai dari dibangunnya budaya integritas para pegawai (individu), sehingga para individu yang berintegritas ini nantinya akan mampu membawa organisasi (KKP) berintegritas pula. Hal ini senada dengan butir kedua arahan Bu Susi bahwa KKP adalah integritas, di mana setiap ASN KKP harus selalu menunjukkan sikap dan perilaku yang terpuji dan bermartabat serta menjaga akuntabilitas dengan good attitude dan appropriate manner.

Disampaikan pula bahwa KKP telah bertransformasi menjadi kementerian yang disegani dan diperhitungkan, maka mental positif dan sikap sportif harus terus ditingkatkan. Menjadi pegawai di KKP perlu melakukan pengabdian panjang yang tidak selesai begitu saja setelah menteri atau pejabatnya sudah tidak bertugas lagi. Untuk itu perlu komitmen dan dedikasi yang dapat ditunjukkan melalui ketaatan pada proses dan sistem, bukan hanya bergantung pada orang lain. Semua program KKP yang dilaksanakan harus transparan, bersih, bebas kick back, dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pengalokasian dan penggunaan anggaran harus jelas, efisien, dan tepat sasaran. Dalam arahan Menteri tersebut disampaikan pula bahwa seluruh jajaran KKP harus memiliki perhatian dan kepedulian yang tinggi dalam menjalankan tugasnya, perlu melakukan studi, perbandingan, dan evaluasi yang jujur untuk memastikan kemanfaatan program yang dilaksanakan oleh KKP.

Dengan arahan Menteri tersebut, KKP melaksanakan langkah-langkah strategis dengan menyusun Permen KP Nomor 31/PERMEN-KP/2016 tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan KKP dan Kepmen KP Nomor 11/KEPMEN-KP/2016 tentang Komite Integritas KKP. Hal yang paling utama adalah membentuk para pimpinan untuk menjadi role model yang dapat menjadi teladan dan contoh bagi seluruh jajaran pegawai KKP. Jika hal ini dilakukan, maka langkah selanjutnya dalam membangun integritas akan mudah. Langkah lainnya adalah dengan perubahan manajemen SDM, antara lain melakukan assessment pada penerimaan pegawai dan lelang jabatan, revitalisasi pelaporan LHKPN dan LHKASN, serta dilakukannya presensi online.

Inspektur Jenderal juga berharap bahwa manajemen SDM yang terkait promosi dan mutasi seharusnya berada dalam pengelolaan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP) yang hasil pengelolaannya dikomunikasikan dengan Biro SDM Aparatur. Selain perubahan dalam manajemen SDM, telah dilakukan pula Program Pengendalian Gratifikasi (PPG), penerapan Whistleblowing System (WBS), pembentukan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), serta pelaksanaan retreat oleh Menteri setiap semester untuk mengevaluasi dan merencanakan langkah strategis KKP selanjutnya - termasuk di dalamnya adalah efisiensi dan efektifitas anggaran agar berorientasi kepada masyarakat. 

Unit-unit kerja pada setiap Eselon I diharapkan menyusun manajemen risiko KKN dan beberapa unit kerja percontohan dibangun sebagai zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Inspektorat Jenderal sebagai consulting partner melalui probity audit akan mendampingi sejak dimulainya proses hingga kemanfaatan sebuah program/kegiatan. Seluruh strategi tersebut didukung pula oleh peran Tunas Integritas KKP yang saat ini berjumlah 168 orang yang tersebar di seluruh unit Eselon I lingkup KKP sebagai kader yang diharapkan mampu menjadi teladan bagi pegawai lainnya.

Mengapa integritas begitu penting? Inspektur Jenderal mengilustrasikan tentang bagaimana kokohnya Tembok Besar Cina sebagai benteng pertahanan di masa Dinasti Ming yang kemudian dapat “runtuh” disebabkan lemahnya integritas pasukan. Benteng yang sangat kokoh pun dapat ditembus dengan mudah oleh musuh hanya dengan suap, tanpa perlawanan senjata. Dari ilustrasi tersebut terlihat bahwa begitu pentingnya integritas individu sebagai benteng pertahanan yang pertama.

Inspektur Jenderal mengungkapkan contoh atau fakta-fakta tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia di berbagai sektor pemerintahan sebagai contoh lemahnya integritas individu dan organisasi, termasuk KKP, di mana saat ini KKP mendapatkan opini “disclaimer” dari BPK atas Laporan Keuangan KKP pada Tahun 2016. Penyebab munculnya opini tersebut adalah lemahnya SDM KKP dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran yang tidak cermat.

Dari gambaran tersebut, disimpulkan bahwa terdapat tiga isu strategis SDM Indonesia, yaitu bahwa saat ini Indonesia sedang mengalami krisis integritas, etos kerja yang rendah, dan budaya gotong royong yang luntur. Oleh karena itu Presiden RI mencanangkan gerakan revolusi mental yang terdiri dari tiga pilar, yaitu integritas, kerja keras, dan gotong royong. KKP menjabarkan tiga pilar tersebut ke dalam nilai-nilai KKP, yaitu smart, akuntabel, integritas, dan loyalitas (SAIL) yang didukung dengan dasar hukum pembangunan budaya integritas sebagaimana disebutkan di awal.

Beberapa hal penting yang disampaikan oleh Inspektur Jenderal dalam menanggapi pertanyaan para peserta sosialisasi, antara lain:

  1. Seorang pejabat harus berani tampil, sebagaimana yang diutarakan Baharuddin Lopa bahwa “banyak orang yang salah jalan, tapi merasa tenang karena banyak teman yang sama-sama salah. Beranilah menjadi benar, meskipun sendirian";
  2. Pimpinan harus mampu merangkul bawahan, meminta pendapat, dan bersedia jika diberi saran oleh bawahan;
  3. Terkait adanya pelanggaran terhadap komitmen yang telah dibangun bersama antara pimpinan dengan bawahan, maka rekomendasi dan jalur hukum adalah sebuah pilihan terakhir setelah jalur komunikasi sudah tidak mampu lagi digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hubungan antara pimpinan dan bawahan dapat dibangun salah satunya dengan berkumpul atau makan bersama yang dilakukan secara berkala sebagai sarana untuk saling berkomunikasi, membangun keakraban dan rasa kekeluargaan, serta menumbuhkan sikap saling terbuka;
  4. Sebagai ASN KKP, kita harus bersikap ikhlas dalam bekerja, karena selain menghasilkan output pekerjaan, sikap ikhlas juga merupakan bentuk ibadah; dan
  5. Sebagai institusi pendidikan, BAPPL Serang harus dapat mendidik nilai-nilai integritas kepada para Taruna, karena merekalah para penerus generasi kelautan dan perikanan di masa depan. Dengan tumbuhnya nilai integritas pada diri mereka, maka budaya disiplin dan budi pekerti akan mengikuti.

Pada akhir materi, Inspektur Jenderal menyampaikan slogan yang sering digaungkan dalam rangka penegakkan integritas dan anti korupsi berikut:

 

  Bangsa ini tidak kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang jujur!

(Foto dan naskah: Yan)